Batu, 31 Januari 2025 – Memasuki awal tahun 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat peran mereka dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan program pemerintah. Di bulan Januari 2025, beberapa agenda strategis dilaksanakan untuk memastikan program pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.
Evaluasi dan Diskusi Tentang Penjaringan Aspirasi Melalui Musrenbang
Pada tanggal 7 Januari 2025, Fraksi PKS DPRD Kota Batu mengadakan diskusi mengenai peran anggota DPRD dalam penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Fraksi PKS untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dimulai dari tingkat desa dan kecamatan, yang melibatkan masyarakat secara langsung. Musrenbang merupakan mekanisme penting dalam proses perencanaan pembangunan yang diadakan setiap tahun, dan Fraksi PKS berperan aktif dalam mengawasi serta memberikan saran berdasarkan hasil reses.
Musrenbang diawali dengan kegiatan di tingkat desa, diikuti dengan musrenbang kecamatan yang menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fraksi PKS mendorong anggota DPRD untuk terlibat lebih aktif dalam proses perencanaan dan mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Pada tanggal 13 Januari 2025, Fraksi PKS mengadakan diskusi mengenai hasil penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu terpilih pada Pilkada 2024. Fraksi PKS berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program-program yang dijanjikan oleh pasangan terpilih, terutama dalam sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pariwisata yang menjadi fokus utama PKS.
Hasil Pilkada menunjukkan pasangan Nurochman, S.H., M.H., dan Heli Suyanto, S.H., M.H. memenangkan pemilihan dengan perolehan 50,23% suara, mencerminkan mayoritas dukungan masyarakat Kota Batu. Fraksi PKS menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota yang baru terpilih untuk memastikan bahwa semua program strategis dapat dijalankan dengan baik dan transparan.
Evaluasi Sosialisasi Peraturan Wali Kota Batu tentang Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kepada Desa
Sebagai bagian dari komitmen mereka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, Fraksi PKS juga mengadakan diskusi pada 31 Januari 2025 mengenai Peraturan Wali Kota Batu tentang Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kepada desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun Fraksi PKS menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti sosialisasi yang kurang optimal dan keterbatasan anggaran untuk setiap desa.
Fraksi PKS menyarankan peningkatan transparansi dalam pengelolaan BKK, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, serta memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.
Agenda Kegiatan Fraksi PKS di Januari 2025
Selain kegiatan diskusi, Fraksi PKS juga menjalankan beberapa kunjungan kerja yang penting. Berikut adalah beberapa agenda utama yang dilaksanakan:
Rapat Paripurna pada 2 Januari 2025
Melaporkan hasil reses masa persidangan pertama dan membuka masa persidangan kedua tahun 2024-2025.
Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Kediri dan Blitar (2-3 Januari 2025)
Anggota Fraksi PKS berkunjung untuk belajar tentang kebijakan dan program-program yang dapat diterapkan di Kota Batu.
Sosialisasi Peraturan Wali Kota Batu tentang BKK (14 Januari 2025)
Mengedukasi masyarakat dan aparatur desa mengenai manfaat dan pelaksanaan program BKK.
Inspeksi Lapangan pada 23 Januari 2025
Memastikan proyek pembangunan seperti TPS3R di Kecamatan Batu berjalan sesuai rencana.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, Fraksi PKS DPRD Kota Batu berharap dapat terus meningkatkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, memperkuat transparansi dalam penggunaan anggaran, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap program-program pemerintah, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Batu.